Aroma Monopoli Proyek di Muaro Jambi Menyengat, Satu Perusahaan Borong 4 Paket Beruntun di LPSE

 

MUARO JAMBI – Pelaksanaan tender proyek infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2025 lalu menjadi sorotan tajam. Pasalnya, diduga kuat terjadi praktik monopoli dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dugaan ini muncul setelah pantauan pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan adanya satu perusahaan yang mendominasi sebagai pemenang tiga hingga empat paket proyek sekaligus.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman LPSE Kabupaten Muaro Jambi, nama perusahaan yang sama muncul berulang kali sebagai pemenang tender di beberapa dinas teknis. Fenomena "borong proyek" ini memicu kecurigaan publik terkait adanya pengkondisian lelang yang menutup ruang bagi kompetisi sehat antar penyedia jasa.

"Ini sangat janggal. Bagaimana mungkin di tengah banyaknya perusahaan konstruksi yang mendaftar, pemenangnya justru jatuh ke tangan perusahaan yang itu-itu saja untuk beberapa paket berbeda., " Kata salah satu aktifis di Muaro Jambi yang enggan di sebutkan namanya Kamis, (22/1/26) 

Dirinya juga menduga ada indikasi pengaturan pemenang atau sistem 'pengantin' dalam tender kali ini

"Praktik ini dinilai melanggar semangat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penguasaan banyak paket proyek oleh satu bendera perusahaan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas pekerjaan di lapangan karena terpecahnya fokus dan sumber daya alat maupun personel." Ujarnya

Kejanggalan lain yang terlihat di situs LPSE adalah pola penawaran yang mendekati nilai Pagu/HPS, serta gugurnya peserta lain pada tahapan administrasi yang terkesan dicari-cari kesalahannya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa proses lelang hanya bersifat formalitas belaka.

"Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejati Jambi maupun KPK, untuk segera turun tangan memeriksa rekam jejak digital di LPSE Muaro Jambi. Jangan sampai anggaran pembangunan daerah hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki kedekatan khusus dengan pengambil kebijakan," tegasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Muaro Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan publik atas dugaan monopoli tersebut.