Tender Selesai, Proyek Tak Berwujud: Dugaan Proyek Fiktif Simpang Wong Kito Menguat di Muaro Jambi

Muaro Jambi – Dugaan proyek fiktif kembali menyeruak di Kabupaten Muaro Jambi. Proyek yang tercatat dalam sistem LPSE Muaro Jambi dengan nilai HPS sebesar Rp 2,349 miliar itu diduga tidak dikerjakan sesuai dengan lokasi yang tertera dalam dokumen resmi.

Dalam situs LPSE, proyek tersebut secara jelas tertulis sebagai “Pembangunan Simp. Jalan Wong Kito – Desa Bukit Subur Unit VII – Desa Ujung Tanjung Unit XI” dan status lelangnya telah dinyatakan selesai.

Namun hasil pantauan di lapangan menunjukkan pengerjaan justru berada di Desa Bukit Subur Unit VII, bukan di Simpang Wong Kito sebagaimana tercantum dalam judul paket pekerjaan.

Keanehan semakin menguat ketika Kepala Desa Bukit Subur, Nurcahyo, justru menyampaikan keterangan yang berbeda dengan isi dokumen proyek. Ia menegaskan bahwa pekerjaan jalan yang sedang berlangsung di wilayahnya bukan proyek Simpang Wong Kito.

“Itu bukan proyek Simpang Wong Kito. Itu proyek dengan judul lain. Untuk Simpang Wong Kito baru akan dikerjakan tahun 2026,” ujar Nurcahyo ketika dikonfirmasi.

Pernyataan itu justru membuka ruang tanda tanya yang lebih besar. Pasalnya, berdasarkan data LPSE, proyek dengan judul Simpang Wong Kito tersebut sudah selesai tender pada tahun 2025, Jika proyek baru akan dibangun tahun 2026, maka publik pun wajar bertanya: apa yang sebenarnya ditenderkan pada tahun 2025, mengapa lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan judul paket?, dan di mana wujud proyek Simpang Wong Kito yang tercatat secara sah dalam sistem LPSE?.

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya proyek fiktif atau minimal manipulasi judul dan lokasi pekerjaan. Sebab, proyek tercatat di dokumen negara, tender selesai, namun di lapangan keberadaannya tidak sesuai.

Di sisi lain, warga mengaku kecewa dengan pembangunan yang justru dipusatkan di Bukit Subur. Mereka menilai kebutuhan paling mendesak ada di Simpang Wong Kito.

“Kami sudah lama minta perbaikan di Simpang Wong Kito. Malah yang dibangun Bukit Subur. Kalau proyeknya memang untuk Wong Kito, harusnya dikerjakan di situ, bukan di tempat lain,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga pun mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut. Saat ini publik menunggu jawaban resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muaro Jambi, Pokja ULP/LPSE Muaro Jambi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak kontraktor pelaksana.

Transparansi diperlukan untuk memastikan tidak ada proyek “siluman” yang hanya hidup di atas kertas namun tak berwujud di lapangan.

Jika dalam proses klarifikasi nantinya ditemukan adanya penyimpangan administrasi, perbedaan judul proyek, atau pekerjaan yang tidak sesuai dokumen tender, maka kasus ini berpotensi bergulir ke ranah penegak hukum.

Sampai berita ini diterbitkan, PLT dinas PUPR Muarojambi, Taufik belum bersedia memberikan keterangan resmi ketika dihubungi via telepon, PLT Dinas PUPR Muarojambi memilih hanya bersedia memberikan keterangan bila media ini mendatangi langsung ke Dinas PUPR Muarojambi.

"Silahkan sdatang saja ke kantor mas, biar bisa saya memberikan keterangan yang lengkap," ungkapnya

Sementara itu, hingga kini masyarakat terus mempertanyakan keberadaan proyek Simpang Wong Kito yang nyata di LPSE, namun kabur di lapangan. (**)